sistem otonomi. Otonomi Daerah Era Demokrasi Parlementer (1945-1959) Berdasarkan UU No. sistem otonomi

•Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara. Banyak pengamat mengatakan bahwa sistem desentralisasi dan otonomi daerah jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan yang terpusat. Terdapat juga antonym, lawan kata, tesaurus Inggris dan Indonesia dari otonomi. Sistem Pemerintahan Daerah -Otonomi Daerah. 2 Rumusan Masalah 1. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Hal itu. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Bentuk penerapan mengenai sistem ini adalah otonomi daerah. Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang. 18 tahun 1965 yang substansi tidak mengubah apa yang ada di alam Penpres sebelumnya. masing-masing (daerah otonom). 6. Beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD : 1) Korupsi Pengadaan Barang Modus : a. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat. Simak pengertian otonomi daerah, beserta tujuan, hak dan kewajibannya. Asas Otonomi DaerahHal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti. Otonomi Daerah Adalah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing serta kepentingan yang dilakukan didaerah masing-,asing sesuai aturan di Undang-Undang. Selain itu otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik. Hal ini juga berimplikasi. Tujuan Otonomi Daerah. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk. Untuk melaksanakan sistem ini, dalam undang-undang pembentukan Daerah ditetapkan urusan tertentu yang segera dapat. Habibie. Ndraha (1997:12) menjelaskan . Sistem rumah tangga ini lazim pula disebut (sistem) otonomi nyata atau otonomi riil. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. docx. Di masa pemerintahan Soeharto, lembaga dana internasional sangatOtonomi daerah menjadi sebuah era baru dalam jalannya pemerintahan negera republik Indonesia. Era Kolonial. Eni May, M. Dipublikasi pada Januari 3, 2012 oleh lutfi92. 1 Contoh Makalah Otonomi Daerah 1. Prinsipnya, sistem. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan. 22 Tahun 1999 kemudian. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini penguatan kewenangan daerah seringkali terbelenggu oleh kek-hawatiran munculnya kecenderungan terbentuknya negara fed-eral. co. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Untuk menjalankan pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah. Hallo Rejani, kakak bantu jawab ya Kelebihan sistem otonomi daerah ditunjukkan dengan nomor 1, 2, 3 dan 4. Dasar Hukum. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. reformasi sungguh membawa perubahan, dikarenakan dengan revormasi, sentralisasi pemerintahan. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. . Pengertian tentang otonomi dan desentralisasi telah banyak dikemukakan . Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara. Kuliah Interaktif 2x50 menit •Ketepatan membedakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisplinan dan sopan santun 4% 7 Mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan pengaturan desentralisasi di IndonesiaPELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. Otonomi seluas-luasnya masih dipakai sebagai asas, tetapi elaborasinya di dalam sistem pemerintahan justru pengekangan luar biasa atas daerah. Pada masa sekarang, hampir setiap negara (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UU No. Otonomi daerah menjadi poin penting karena daerah akan leluasa mengelola daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat secara utuh. Hal ini dapat dilihat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan…. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. KATA PENGANTAR Assalmualaikum WR. MPR tahun 1999, 2000, 2001 dan terakhir . Bogor (16/11) Otonomi Daerah merupakan upaya dari Presiden BJ. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bahan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000, Bandung:. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah versi orde baru ini mengalami distorsi, paling tidak hal ini tampak dalam dua hal. Berkembangnya sosial budaya 4. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki makna sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. adjar. ac. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil) Sistem rumah tangga ini lazim pula disebut (sistem) otonomi nyata atau otonomi riil. Data otonomi daerah menggunakan data statistik dari Kementerian/Lembaga terkait, sedangkan data kesejahteraan menggunakan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) dari Badan Pusat Statistik Tahun 2017. 11 TAHUN 2006 DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Oleh: RAJA HAMONANGAN HASIBUAN NPM. Dia mengatakan, penerapan otonomi daerah bukan untuk membelah-belah wilayah ataupun membuat daerah sekadar menerima anggaran dari pemerintah pusat. Terlebih lagi karena para kepala daerah dan. Meskipun para pendiri bangsa bersepakat melembagakan sistem pemerintahan bernuansa presidensial melalui UUD 1945 sehari setelah Proklamasi,. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Otonomi Daerah Versus Negara Federal . Sistem saraf tersusun atas unit-unit pelaksana, yaitu sel saraf (neuron) dan neuroglia . Selain itu juga harus merujuk pada sistem ketatanegaraan Indonesia, karena implementasi yang mengatur kembali regulasi pemerintah daerah secara otonom dapat mempengaruhi otonomi daerah merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1945 jo UU Nomor 22 Tahun 1948 dan Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 menganut sistem. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. Negara menurut konsep negara kesejahteraan memasuki hampir pada semua sektor kehidupan. Dengan begitu, suatu daerah dapat menjalankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi. Demokrasi Lokal, Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung. f Ringkasan Artikel Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. NESTI WISENDRI 2020 Pendahuluan Lahirnya UU No. a. 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Liputan6. dalam bukunya yang berjudul “Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya”, Prof. Terhadap sistem otonomi rill maka sistem ini mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kedua. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil. . Kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi pada pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan. pusat, otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, sedangkan pada sisi kepentingan pemerintah daerah otonomi dae-rah ditujukan untuk (Smith Basuki, 2002) : 1) Mewujudkan political equality, artinyaAdanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Perbandingan Sistem Politik, (Yogyakarta: Gadjah Mada . Di dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib,Sedangkan kekurangan pelaksanaan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah adalah kurang siapnya daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah menurut C. JAKARTA - Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan yang berlaku. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam. 22 dan 25 Tahun 1999 (sekarang UU No. Setiap daerah tersebut, terdapat. 4. Selain itu, untuk pencarian banyak kata sekaligus, sistem hanya akan mencari kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Dr. Iklan. Neuron Eferenkuat dan sistem otonomi yang kuat pula. Tujuan dari otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkanIndonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. BAB I PENDAHULUAN Sistem pemerintahan Republik Indonesia menatur asas desentralisasi,dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Misalnya dalam agenda pemilihan kepala daerah, dimana ketika agenda ini digeneralisasi maka Aceh yang jadwalnya berbeda menjadi suatu. 5 Kesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi Daerah 1. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. UU tersebut. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. otonomi daerah pemerintahan daerah ada dua tingkatan yaitu pemerintahan daerah propinsi yang dipimpin uleh gubernur dan pemerintahan kabupaten / kota yang dikepalai oleh bupati / wali kota yang berkedudukan sebagai kepala daerah otonom dan bertanggung jawab kepada dprd gubernur memiliki peran atau kedudukan ganda yaitu : sebagai. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN & KEBIJAKAN ERA OTONOMI DAERAH. Selain dari faktor terlambatnya dan juga kekeliruan penerapan sistem otonomi daerah pada era - era sebelumnya terdapat juga beberapa faktor lain. 2. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Tetapi, penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti. UU 22/1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian. Dengan Des-Kes pemerintah daerah diberikan wewenang untuk. UU yang terakhir ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun yang kemudian digantikan dengan UU nomor 22 tahun 1999. Keberadaan otonomi daerah dan daerah otonom semakin dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan sebagai berikut. Arti otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Kusprasapta Mutijarsa, S. Konsep Desentralisasi Pendidikan Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bak Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Dengan berdasar pada keempat indikator sistem pendidikan nasional yaitu popularisasi, sistematisasi, profileralisasi dan politisasi pendidikan nasional, maka usulan program pengembangan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Tilaar. Kedua, otonomi daerah yang meliputi pengertian. Mas‟ud Said, 2005: 25) mengidentifikasi tiga dasar37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Tesis Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Hal ini selaras dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan. Kontrol jelajah adaptif, di mana kendaraan dapat menjaga jarak aman di belakang mobil berikutnya, memenuhi syarat sebagai Level 1 karena pengemudi manusia memantau aspek mengemudi lainnya. Paham kedaerahan. 3. Rifqa Nisyardhana , Okezone · Jum'at 09 Desember 2022 07:11 WIB. Otonomi organik (rumah tangga organik), merupakan otonomi dengan bentuk yang pada dasarnya menentukan bahwa urusan- urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya daerah. Si a Ilmu Pemerintahan,, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau bJalan Kharuddin Nasution No. membedakan sistem-sistem otonomi daerah Sistem otonomi material; Sistem otonomi formal; Sistem otonomi nyata. Otonomi Daerah Adalah Baca Cepat tampilkan Otonomi Daerah Adalah – Pengertian, Tujuan, Prinsip & Contohnya – Dengan berjalannya otonomi daerah di. memberikan pelayanan kesehatan yang. Beberapa Pengertian Otonomi, Sistem Otonomi dan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Prof. Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam arti, sistem ini mengandung anasir-anasir baik dari sistem otonomi materill maupun sistem otonomi formil sehingga dapat dikatakan merupakan sistem sendiri. com - Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Otonomi Daerah Adalah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing serta. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Si JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS. Kedua sisi ini menjaga keseimbangan bandul antara ke-cenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun berlebihan. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah sejajar terhadap Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pengelolaan daerah di Indonesia diserahkan. Zahwa Aqila. Sistem Otonomi Formil Di dalam pengertian otonomi secara formil, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Pengertian dari Otonomi daerah sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Yosef Riwu Kaho sebagaimana yang dikutip oleh Martin (2007:89-90) bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya,. Pemerintahan daerah hadir sebagai pembantu pemerintahan pusat dalam mengelola kekuasaan negara demi. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri, kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Disebut “nyata”, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Istilah Otonomi atau autonomy berasal dari kata Yunani, auto berarti sendiri dan nomos berarti hukum atau peraturan-peraturan. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari. com Abstract: Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negaraSelain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini juga menegaskan tentang sistem pemilihan kepala daerah, dimana rakyat diberi kebebasan untuk memilih sendiri kepala daerah dan wakilnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan tata kelola goog di masing-masing daerah. injauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Daerah T Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Ekonomi daerah yang kuat akan berkontribusi pula pada kekuatan fiskal daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. Satuan subnasional di negara kesatuan diciptakan, dihapus, dan kekuasaannya dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. Dampak Negatif Otonomi Daerah & Positifnya. Wujud implementasi kebijakan KEK tersebut, sampai saat ini, dapat dilihat dari beroperasinya 12 KEK, dan masih terdapat 7 KEK dalam tahap pembangunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Wilayahnya terbagi atas wilayah provinsi, kota, dan kabupaten yang masing-masing dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun berdasarkan UU No. J Franseen. 3. 3. kesatuandengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom. 8 Ketiga asas dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otonomi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 4. Namun. Dalam UU No. Adapun.